Ujian Nasional dan Kebijakan yang Merugikan

Kompas.com

Ujian nasional sudah selesai, banyak permasalahan yang dihadapi dan hampir setiap daerah menghadapi kondisi sama. Permasalahan ada kebanyakan sebagai indikasi dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Ujian Nasional atau ujian bersifat sentralisasi, soal bersifat nasional dan penilaian menggunakan sistem nasional walaupun fasilitas, pengajar serta kondisi sosial tidak nasional.

Sepintas, banyak pihak menyatakan bahwa ujian nasional merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Tapi, apakah kualitas pendidikan atau sumber daya manusia dinilai dari hasil ujian? Hingga saat ini, belum ada bukti detail atau hasil penelitian yang berani secara gamblang menghasilkan teori bahwa hasil ujian nasional atau ujian sekolah dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Banyak peserta didik yang nilai ujian rendah bahkan tidak lulus memiliki pekerjaan yang mapan, tidak sedikit juga seorang bos atau pemilik usaha memiliki karyawan yang nilainya lebih tinggi dari dia.

Jika ujian nasional sebagai standar kualitas sumber daya lulusan sekolah/madrasah, maka perlu kiranya dipertimbangkan kembali. Karena, apa gunanya undang-undang tentang desentralisasi atau otonomi daerah jika fasilitas, kurikulum dan kualitas pendidik berbeda, pemerintah tetap mengharuskan peserta didik tingkat SD, SLTP dan SLTA menyelesaikan lembaran ujian yang sama, menyeluruh dan berlaku ke setiap daerah di Indonesia. Apakah ini solusi pendidikan?

Akibat dari kebijakan ujian nasional merata atau sama yang bersifat sentralisasi ini, banyak penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di beberapa sekolah. Mungkin hanya sedikit yang ditemukan, karena banyak yang tidak diberitakan di media. Beberapa penyelewengan yang terjadi imbas dari ujian nasional sebagai berikut:

1. Gladi resik nyontek massal saat Ujian Nasional SD di surabaya (kompas, 5/6/2011)
2. Pengawas ujian mengijinkan peserta UN SMU N melihat kunci jawaban di ponsel (Kompas, 19/4/2011)
3. Guru dan siswa UN SMP ditangkap karena menyebarkan kunci jawaban (oke zone, 17/4/2011)
4. Dua orang guru ditangkap karena menyebarkan kunci jawaban Ujian Nasional SMP di Bone-SulSel (Berita Liputan 6, 27/4/2011)
5. Kepala sekolah mengkoordinir guru untuk membagi kunci jawaban Ujian Nasional SMP di Gorontalo (Berita8.com, 25/4/2011 )

Masih banyak kasus atau skandal yang terjadi sebagai respon dalam menghadapi ujian nasional yang dirasa memberatkan beberapa pihak.

kompas.com

Melihat banyaknya permasalahan terjadi yang didorong oleh kebijakan yang menasionalkan  ujian dan wajar sikap guru dan siswa merupakan bagian usaha mereka dalam memperjuangkan kelulusan, disebut berjuang karena banyak soal ujian yang belum pernah diketahui oleh siswa dan harus mereka kerjakan. Bahkan beberapa guru di daerah mengatakan "bahwa soal ujian ini berbau jakarta !, wajar orang kampung kesulitan". 

Pemerintah perlu mengkaji ulang lagi kebijakan tersebut, jangan sampai kebijakan pemerintah seakan-akan mengajak pendidik/guru-guru dan siswa-siswa melakukan tindakan curang. Di setiap agama sangat jelas melarang "segala sesuatu yang mengarah kepada tindakan kecurangan, karena hal itu merupakan sebuah kesalahan". Ujian Nasional bisa saja berlaku, tapi perlu ada kajian ulang mengenai pelaksanaan kurikulum dan kondisi siswa di setiap wilayahnya. Salam Pendidikan, Jaya Bangsaku dengan Kejujuran !!!