Perkebunan Sawit dan Wahyudi K. Anwar

Pembangunan perkebunan sawit di daerah-daerah berkembang dianggap sebagai solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang sedang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, terutama akibat yang ditimbulkan dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan sumber pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja. Namun, pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak selalu berjalan lancar, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pembangunan tersebut justru menghalangi akses terhadap sumberdaya alam. yang lebih parah lagi dalam pembangunan perkebunan sawit adalah proses pembodohan terhadap masyarakat asli sekitar perkebunan, salah satu contoh kasus di desa terpencil wilayah Kalimantan pada tahun 2008 kemarin, banyak warga yang menyesalkan kebijakan bupati karena memberikan izin kepada pihak pelaksana pembangunan perkebunan sawit tanpa melakukan kontrol secara continue sehingga pihak pelaksana pembangunan semena-mena melakukan tindakan-tindakan manipulasi dengan memanfaatkan perangkat desa tersebut. Sebut saja kepala desa yang berinisial B, dia telah melakukan manipulasi tanda tangan beberapa masyarakat agar menjual bagian tanahnya dan yang lebih bermasalah lagi dengan besaran harga yang ditawarkan yaitu seharga Rp.400.000 per hektarnya, bandingkan dengan harga di pulau Jawa yang kurang lebih nominal tersebut hanya mendapatkan tanah beberapa meter saja. Namun harga jual sebenarnya dari perangkat desa kepada pelaksana pembangunan perkebunan sawit tidak sekecil itu bahkan lebih atau berlipat-lipat besarnya, penulis memperhatikan perkembangan ekonomi kepala desa tersebut melambung tinggi, salah satu contoh dengan fasilitas yang dia miliki dan tidak sesuai kapasitasnya sebagai kepala desa, buktinya salah satu anak kepala desa tersebut yang kuliah di Yogyakarta saat ini kemana-kemana tidak menggunakan sepeda motor lagi tapi Mobil.
Siapa yang disalahkan dengan perihal tersebut? pemerintahkah? masyarakat desakah? pakar kehutanankah? pakar ekonomikah?. Kalau dilihat dari realita saat ini, pengaruh perkebunan sawit tidak berpihak sepenuhnya kepada masyarakat asli kalimantan itu sendiri, banyak hal yang menjadikan alasan saya mengemukakan pendapat tersebut diantaranya:

• Tiap 3 bulan sekali pasti ada masyarakat asli kalimantan dipecat (hasil analisis di perkebunan sawit wil. kecamatan mentaya Hulu September 2008).
• Tiap 6 bulan atau 1 tahun pasti ada rombongan dari pulau tetangga yang dijadikan tenaga kerja di perkebunan sawit (Standby di Pelabuhan perak atau Pelabuhan Sampit, anda akan tahu).
• Setiap kendaraan roda empat yang melewati jalan sawit dikenai komisi (cek perkebunan sawit wilayah Mentaya Hulu Kotim).
• Jarang menjadi donatur dalam kegiatan masyarakat.
• Membangun lembaga pendidikan sendiri, pasar sendiri dan beberapa akses yang bersifat menjauh dari masyarakat yang tidak kerja di perkebunan sawit (seakan-akan sawit adalah kecamatan otonom).

Keberadaan perkebunan sawit tidak selalu negatif kepada masyarakat, namun hal diatas tidak harus terjadi dalam pelaksanaan dunia kerja seperti sawit karena akan menimbulkan kecemburuan sosial yang berlebihan. Perkebunan sawit harus menjadi fasilitas silaturrahim antar masyarakat kalimantan dan beberapa masyarakat non kalimantan sehingga tidak tampak bahwa kedua masyarakat tersebut berbeda dan perkebunan sawit pun tidak dipersepsikan sebagai penjajah ekonomi apabila eksistensinya tidak miring sebelah atau tebang pilih dalam perekrutan karyawan.

Perkebunan sawit memang selalu mendapatkan pujian dari Bupati Kotawaringin Timur, tapi pernahkah Bupati Kotawaringin Timur berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menanyakan sikap perkebunan sawit terhadap masyarakat selama ini agar keluhan masyarakat menjadi bahan pidatonya dalam perkembangan ekonomi Kotawaringin Timur, jangan selalu memuji perkebunan sawit sehingga melupakan kebutuhan masyarakat Kotawaringin Timur. Perkebunan sawit akan selalu berkembang, tapi apakah pendidikan, ekonomi, dan budaya masyarakat Kotim juga akan berkembang sebagaimana masyarakat pulau tetangga? Pemberdayaan dan pengembangan kualitas pendidikan putra daerah pun tidak jelas keberadaannya, bahkan ada beberapa gelintir masyarakat yang meragukan keberpihakan pemerintah daerah pada perkembangan pendidikan di Kotawaringin Timur.