Politik yang dikenal saat mengenyam di bangku kuliah adalah sebagai sarana pencapaian pundak kebijakan pemerintah atau sebagai strategi dalam melaksanakan tujuan yang diinginkan, hanya saja politik secara umum yang dirasakan banyak orang saat ini sangat berbeda dengan ratusan teori pada buku perkuliahan. Apakah ini memang kultur pendidikan masa kini? Teori hanya sebatas memenuhi syarat pengajaran semata? Politik saat ini pada realitanya tidak jauh dari penindasan dan pembodohan oleh kalangan birokrat dalam memenuhi syahwat kepemimpinan atau jabatannya saja, sehingga jarang memperhatikan nasib rakyat yang mengusung mereka ke kursi jabatan.
Mungkin beberapa hari yang lalu kita dibosankan dengan pemberitaan Briptu. Norman atas penomena video youtubenya, namun beberapa hari ini kita mulai mendapatkan pemberitaan yang membuat kita khawatir yaitu Pencucian Otak yang disandarkan kepada gerakan Negara Islam Indonesia (NII) . NII membuat masyarakat gundah dan kebanyakan orang tua khawatir untuk mengkuliahkan putra-putrinya, karena takut anaknya menjadi korban. Sejatinya, kasus ini tidak dibiarkan mewabah bagaikan virus AIDS yang sulit diobati. Pemerintah harus sigap dan jangan hanya ngurus teroris yang sudah digenggaman intelijen dan Densus 88.
Jika NII terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perguruan tinggi mulai memudar. Karena kebanyakan masyarakat yang menguliahkan puta/i nya adalah masyarakat awam yang tidak mengerti perihal NII dan beberapa kasus lainnya termasuk pencucian otak. Sejatinya NII sudah layak dimusnahkan atau memang sudah musnah? Pemerintah sudah mendapat lampu hijau dari MUI terkait keterlibatan lembaga pendidikan di Indramayu pada tahun 2002, namun hingga saat ini lembaga tersebut masih melenggang ke kancah Internasional. Jika demikian, tidak salah apabila keterkaitan internasional atau luar Indonesia ada di balik NII.
Tapi, ada yang aneh terkait kebijakan pemerintah atau respon pemerintah terkait NII. Sebagai contoh, kasus teroris dan penyanderaan di Somalia mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini seakan2 tidak adil jika kasus NII dan Ahmadiyah kemarin sempat terlantar, apa karena kasus NII dan ahmadiyah tidak mendapat perhatian dunia Internasional. Sehingga pemerintah mendahulukan penyelesaian teroris dan kasus somalia, karena kasus tersebut jika bisa diselesaikan mendapat pujian dunia internasional? Pemerintah dituntut adil dalam menyikapi hal seperti ini, karena beberapa kasus yang terjadi tersebut sangat meresahkan masyarakat. Sejatinya keberadaaan pemerintah adalah melayani masyarakat dengan baik dan bukan sebaliknya yaitu merugikan.
Sepintas melihat respon pemerintah beberapa periode, kasus yang mengaitkan agama sebagai landasan menjadi bulan-bulanan. Hal ini seakan-akan ada pempolitisiran kasus agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, apakah tujuan itu? Bisa saja pengalihan isu, agar kebobrokan terkait kasus perbankan, korupsi, kinerja KPK dan kasus birokrat pemerintahan menjadi tenggelam begitu saja.
Mungkin beberapa hari yang lalu kita dibosankan dengan pemberitaan Briptu. Norman atas penomena video youtubenya, namun beberapa hari ini kita mulai mendapatkan pemberitaan yang membuat kita khawatir yaitu Pencucian Otak yang disandarkan kepada gerakan Negara Islam Indonesia (NII) . NII membuat masyarakat gundah dan kebanyakan orang tua khawatir untuk mengkuliahkan putra-putrinya, karena takut anaknya menjadi korban. Sejatinya, kasus ini tidak dibiarkan mewabah bagaikan virus AIDS yang sulit diobati. Pemerintah harus sigap dan jangan hanya ngurus teroris yang sudah digenggaman intelijen dan Densus 88.
Jika NII terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perguruan tinggi mulai memudar. Karena kebanyakan masyarakat yang menguliahkan puta/i nya adalah masyarakat awam yang tidak mengerti perihal NII dan beberapa kasus lainnya termasuk pencucian otak. Sejatinya NII sudah layak dimusnahkan atau memang sudah musnah? Pemerintah sudah mendapat lampu hijau dari MUI terkait keterlibatan lembaga pendidikan di Indramayu pada tahun 2002, namun hingga saat ini lembaga tersebut masih melenggang ke kancah Internasional. Jika demikian, tidak salah apabila keterkaitan internasional atau luar Indonesia ada di balik NII.
Tapi, ada yang aneh terkait kebijakan pemerintah atau respon pemerintah terkait NII. Sebagai contoh, kasus teroris dan penyanderaan di Somalia mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini seakan2 tidak adil jika kasus NII dan Ahmadiyah kemarin sempat terlantar, apa karena kasus NII dan ahmadiyah tidak mendapat perhatian dunia Internasional. Sehingga pemerintah mendahulukan penyelesaian teroris dan kasus somalia, karena kasus tersebut jika bisa diselesaikan mendapat pujian dunia internasional? Pemerintah dituntut adil dalam menyikapi hal seperti ini, karena beberapa kasus yang terjadi tersebut sangat meresahkan masyarakat. Sejatinya keberadaaan pemerintah adalah melayani masyarakat dengan baik dan bukan sebaliknya yaitu merugikan.
Sepintas melihat respon pemerintah beberapa periode, kasus yang mengaitkan agama sebagai landasan menjadi bulan-bulanan. Hal ini seakan-akan ada pempolitisiran kasus agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, apakah tujuan itu? Bisa saja pengalihan isu, agar kebobrokan terkait kasus perbankan, korupsi, kinerja KPK dan kasus birokrat pemerintahan menjadi tenggelam begitu saja.
0 komentar on Segalanya Serba Politik | Karakter Bangsa Carut Marut :
Post a Comment and Don't Spam!
Terima Kasih atas komentarnya, Semoga kita bisa selalu Berbagi Mencapai Manfaat